Partner Tech – Di dunia digital yang terhubung saat ini, keamanan siber menjadi aspek penting dalam pertahanan nasional dan stabilitas ekonomi. Saat negara-negara di seluruh dunia menyadari ancaman yang semakin meningkat di dunia siber, mereka mulai dan sudah mengambil langkah proaktif untuk melindungi warganya, bisnis, dan infrastruktur dari serangan siber.
Namun, sangat disayangkan, sebagai anggota penting dari Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), Indonesia saat ini adalah satu-satunya negara di kawasan tersebut yang tidak memiliki kebijakan keamanan siber nasional yang komprehensif.
Artikel ini membahas implikasi kerentanan siber dan kebijakan siber Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dan iklim investasi, serta perlunya segera mengembangkan dan menerapkan langkah-langkah keamanan siber yang kuat untuk negara ini.
Situasi Saat Ini: Kerentanan Indonesia Terungkap
Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas), Andi Widjajanto, baru-baru ini menyoroti fakta yang mengkhawatirkan bahwa Indonesia tidak memiliki undang-undang keamanan siber nasional.
Dalam sebuah webinar tentang memperkuat ketahanan nasional di industri jasa keuangan, Gubernur Widjajanto menekankan bahwa Indonesia adalah satu-satunya negara ASEAN yang tidak memiliki kebijakan keamanan siber nasional atau kebijakan yang terkait dengan keamanan siber yang ditandatangani oleh presiden. Dalam hal ini, Indonesia kalah dengan Laos dan Kamboja yang sudah mengimplementasikan kebijakan semacam itu.
Ketimpangan yang mencolok ini menempatkan Indonesia dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan dalam hal kesiapan keamanan siber dan daya tarik investasi.
Fakta ini juga diperburuk oleh indeks pertahanan siber Indonesia yang berada di bawah rata-rata global. Dengan skor rata-rata 6,19 secara global, peringkat Indonesia hanya mencapai 3,46 poin, menunjukkan kerentanan negara ini terhadap ancaman siber. Dibandingkan dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara seperti Singapura dan Malaysia, Indonesia jauh tertinggal. Pentingnya tindakan segera untuk mengatasi kesenjangan ini sangatlah besar.
Implikasi: Dampak Ekonomi dan Kepercayaan Investor
Ketidakhadiran kebijakan keamanan siber nasional yang komprehensif di Indonesia memiliki konsekuensi yang luas, terutama terkait kepercayaan investor dan perkembangan ekonomi. Seiring dunia semakin bergantung pada teknologi dan infrastruktur digital, negara-negara dengan kerangka kerja keamanan siber yang kuat mendapatkan keunggulan dalam menarik investasi asing. Namun, tanpa langkah-langkah keamanan siber yang memadai, Indonesia berisiko ditolak oleh investor potensial dan menghambat kemajuan teknologi itu sendiri.
Investor yang mengevaluasi peluang di lanskap digital, termasuk dalam pengembangan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang berkonsep smart city, akan melihat indeks keamanan siber Indonesia yang rendah sebagai pertanda kurangnya komitmen pemerintah dan kurangnya regulasi yang memadai. Kurangnya keamanan siber dapat menghambat pertumbuhan ekonomi digital, membatasi peluang bagi bisnis digital, dan mengurangi kepercayaan masyarakat dalam hal keamanan data dan transaksi online.
Selain itu, ketidakhadiran kebijakan keamanan siber yang jelas juga berdampak pada kemampuan Indonesia untuk melindungi infrastruktur pentingnya, seperti sistem keuangan, transportasi, dan infrastruktur primer lainnya. Serangan siber terhadap infrastruktur primer dapat memiliki konsekuensi yang merusak, termasuk penurunan layanan publik, kerugian finansial, dan gangguan pada kehidupan sehari-hari.
Perlunya Tindakan: Mengembangkan Kebijakan Keamanan Siber Nasional
Untuk menghadapi tantangan ini, pemerintah Indonesia harus mengambil langkah-langkah tegas untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan keamanan siber nasional yang komprehensif. Berikut adalah beberapa rekomendasi untuk memperkuat keamanan siber Indonesia:
- Finalisasi dan Implementasi Kebijakan Keamanan Siber Nasional: Pemerintah harus memprioritaskan penyelesaian dan implementasi kebijakan keamanan siber nasional yang sudah ada dalam draf. Kebijakan ini harus ditandatangani oleh Presiden untuk menunjukkan komitmen yang kuat dalam melindungi negara dari ancaman siber.
- Peningkatan Anggaran untuk Keamanan Siber: Pemerintah harus mengalokasikan sumber daya keuangan yang memadai untuk memperkuat infrastruktur keamanan siber, termasuk badan-badan seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Peningkatan anggaran akan memungkinkan pengembangan dan implementasi teknologi keamanan terbaru, pelatihan personel, dan peningkatan kapabilitas.
- Peningkatan Kesadaran dan Pendidikan Keamanan Siber: Peningkatan kesadaran tentang ancaman siber dan praktik keamanan yang baik sangat penting. Pemerintah harus meluncurkan kampanye pendidikan yang luas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keamanan siber dan memberikan pelatihan yang tepat kepada personel terkait.
- Kolaborasi dengan Mitra Internasional: Pemerintah harus mempertimbangkan kerja sama dengan mitra internasional dan organisasi terkait untuk mengakses keahlian, berbagi pengetahuan, dan praktik terbaik dalam keamanan siber. Dengan menjalin kemitraan, Indonesia dapat memanfaatkan pengalaman global dan memperkuat kapabilitas keamanan siber melalui kerja sama dalam riset, pelatihan, dan program bantuan teknis.
Menjamin Masa Depan Digital Indonesia yang Aman
Indonesia berada pada titik yang kritis dalam menghadapi tugas mendesak untuk segera mengembangkan kebijakan keamanan siber nasional yang kuat. Dalam era digital yang semakin maju, keamanan siber merupakan kebutuhan mutlak untuk melindungi masyarakat, perekonomian, dan infrastruktur negara. Dengan mengambil langkah-langkah yang tepat, Indonesia dapat memperkuat pertahanan sibernya, menarik investasi dalam bidang teknologi, dan membangun masa depan digital yang aman dan berkembang.
